Tuesday 30 April 2019

Tiket Pesawat Masih Tinggi, DPD Minta Maskapai‎ Nakal Ditertibkan

Tiket Pesawat Masih Tinggi, DPD Minta Maskapai‎ Nakal Ditertibkan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah meminta pemerintah untuk membatasi maskapai yang belum mengurangi harga tiket. Tingginya harga tiket sangat memberatkan masyarakat dan menyulitkan orang untuk bepergian.

"Mengenai tingginya harga pesawat yang terus menjadi perhatian publik, DPD telah meminta pemerintah sebagai regulator penerbangan untuk mengekang maskapai yang masih belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan negara," kata Wakil Ketua Republik DPD RI Letjen Nono Sampono dalam sesi pleno pembukaan periode pertemuan DPD RI di gedung DPD, kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 30-04-2019.

Tiket Pesawat Masih Tinggi, DPD Minta Maskapai‎ Nakal Ditertibkan


Pembukaan itu setelah DPD mengadakan reses satu bulan untuk kampanye Pemilu 2019.

Nono menjelaskan bahwa mobilitas publik diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Apalagi wilayah Indonesia sangat luas dan banyak pulau. Dengan tingginya jumlah tiket pesawat, itu memiliki pengaruh besar pada rendahnya tingkat hunian atau hunian hotel di berbagai daerah di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia Timur.

"Moda transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjangkau daerah-daerah di seluruh negeri. DPD telah mengimbau maskapai penerbangan nasional untuk dapat mengurangi tarif mereka, karena tarif pesawat saat ini dianggap sangat tinggi dan memberatkan orang yang menggunakan transportasi udara, "kata mantan Komandan Jenderal Korps Marinir ini.

Silahkan Untuk Membaca Berita Lainnya : Telkomsel Perkenalkan INTANK Sistem IoT Pemantau Tangki Bahan Bakar

Dia menekankan bahwa DPD melalui Komite II akan segera memanggil pemerintah dan maskapai penerbangan untuk memenuhi tuntutan publik.

Diharapkan maskapai penerbangan dapat mengikuti instruksi pemerintah yang mengharuskan mereka untuk mengurangi harga tiket karena mereka telah menerima berbagai kompensasi dari pemerintah.

Jangan Lupa Di Share Iyah... ^-^ ^.^ ^_^
Share:

Monday 29 April 2019

Telkomsel Perkenalkan INTANK Sistem IoT Pemantau Tangki Bahan Bakar

Telkomsel Perkenalkan INTANK Sistem IoT Pemantau Tangki Bahan Bakar
Telkomsel bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga dan Mitratel untuk mengimplementasikan layanan inovatif untuk manajemen bahan bakar, yaitu IoT Intelligent Tank Monitoring System (INTANK).

INTANK adalah solusi manajemen manajemen bahan bakar berbasis IoT yang berfungsi memonitor tangki dari jarak jauh, memungkinkan pemantauan inventaris dan konsumsi bahan bakar secara intensif kapan saja, di mana saja.

Telkomsel Perkenalkan INTANK Sistem IoT Pemantau Tangki Bahan Bakar


Dharma Simorangkir, SVP Enterprise Account Management Telkomsel mengatakan bahwa Telkomsel meningkatkan kesiapan teknologi dan jaringan sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pembentukan ekosistem IoT di Indonesia.

"Upaya ini merupakan salah satu bentuk dukungan Telkomsel untuk peta jalan pemerintah Indonesia, 'Making Indonesia 4.0' untuk memasuki era 'Industri 4.0'," kata Dharma dalam pernyataan tertulis yang diterima Senin, 04-29-2019.

Solusi INTANK akan membantu Pertamina Patra Niaga dan Mitratel dalam berbagai kasus penggunaan yang berbeda.

Silahkan Untuk Membaca Berita Lainnya : Langkah Retaliasi Terhadap Uni Eropa Dinilai Tepat

Pertamina Patra Niaga (PPN) mengimplementasikan INTANK untuk memantau inventaris bahan bakar di tangki penyimpanan terminal, sensor meter pada jalur distribusi, dan CCTV di titik transfer tahanan.

PPN sendiri telah mengembangkan solusi digital yang disebut Pertamina Smart MT (tank car).

Implementasi layanan INTANK & Fleetsight IoT dari Telkomsel telah menjadi lokomotif inovasi untuk Pertamina Smart MT, membuatnya lebih optimal dalam menjaga inventaris dan mendistribusikan bahan bakar minyak untuk pelanggannya.

Sementara Mitratel menggunakan sensor INTANK untuk memantau konsumsi dan pasokan bahan bakar di lokasi infrastruktur telekomunikasi yang menggunakan generator sebagai cadangan energi.

Layanan INTANK juga telah memasuki tahap pengujian implementasi di perusahaan lain dari berbagai industri, yaitu Semen Merah Putih (industri semen), Pamapersada Nusantara (industri kontraktor penambangan), dan Kapuas Prima Coal Tbk (industri pertambangan).

Jangan Lupa Di Share Iyah... ^-^ ^.^ ^_^
Share:

Sunday 28 April 2019

Langkah Retaliasi Terhadap Uni Eropa Dinilai Tepat

Langkah Retaliasi Terhadap Uni Eropa Dinilai Tepat
Langkah-langkah Indonesia dan beberapa negara ASEAN yang menolak diskriminasi perdagangan yang dilakukan oleh Uni Eropa dipandang sebagai langkah positif. Tindakan pembalasan atau tindakan pembalasan dianggap tepat untuk memberi sinyal kepada Uni Eropa.

Strategi yang dipromosikan oleh Menteri Perdagangan (Menteri Perdagangan) Enggartiasto Lukita dan sejumlah menteri perdagangan ASEAN untuk menolak diskriminasi oleh Uni Eropa juga dianggap tepat karena secara bersamaan melindungi kepentingan ekonomi Indonesia.

"Saya melihat perlunya resistensi terhadap upaya Uni Eropa untuk mencegah produk dari Indonesia," katanya

Pengamat ekonomi dari INDEF (Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan) Eko Listiyanto, dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Minggu 28-04-02019

Langkah Retaliasi Terhadap Uni Eropa Dinilai Tepat


Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyerukan langkah ke arah kebijakan proteksionis Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap beberapa produk dari Asia Tenggara. Produk tersebut adalah minyak kelapa sawit mentah yang merupakan komoditas dari Indonesia dan Malaysia.

Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit mentah dan turunannya melalui Kebijakan Energi Terbarukan (RED) II dan Penggunaan Tanah Tidak Langsung (ILUC). Produk lain yang mendapat diskriminasi adalah beras dari Myanmar dan Kamboja.

Uni Eropa telah menerapkan perlindungan khusus untuk beras yang diproduksi oleh kedua negara. Sementara itu, peraturan tersebut tidak berlaku untuk beras dari negara lain.

Kebijakan Uni Eropa, terutama yang berkaitan dengan kelapa sawit, dipandang sebagai bentuk upaya untuk melindungi produk minyak nabati yang diproduksi oleh wilayah tersebut. Karena minyak nabati yang diproduksi di kawasan Eropa tidak mampu mengalahkan CPO yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi, membuatnya lebih efisien.

"Bahkan dalam tampilan biasa, produktivitas CPO kami lebih tinggi dari bunga matahari," kata Eko.

Eko mengatakan bahwa pembalasan perdagangan menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Namun, tanpa perlawanan apapun dikhawatirkan diskriminasi oleh Uni Eropa akan lebih kuat.

Namun, Eko mengingatkan, diperlukan kehati-hatian dalam menyiapkan langkah-langkah balasan, termasuk memilih produk yang akan dibatasi impor, sehingga hambatan tersebut cukup untuk memberikan sinyal kuat bagi Uni Eropa.

"Produk itu tidak harus menjadi produk berteknologi tinggi, bisa jadi produk minuman makanan. Selain itu, perlu juga memperhatikan tingkat permintaan untuk produk ini di dalam negeri," kata Eko.

Eko juga menekankan bahwa perlunya langkah-langkah untuk melakukan resistensi lunak adalah dengan meningkatkan studi dan penelitian sebagai dasar untuk argumen dalam membela industri minyak sawit.

Menurut Eko, langkah itu juga dilakukan oleh Uni Eropa dalam mendiskriminasi industri kelapa sawit. Berbagai penelitian dan penelitian akademik dilakukan sebagai dasar argumen Uni Eropa terhadap minyak sawit dan produk turunannya, termasuk studi tentang dampak industri minyak sawit terhadap lingkungan.

"Dengan adanya penelitian dan studi yang cukup untuk membela industri kelapa sawit, akan ada ruang untuk argumen tentang pendapat mana yang lebih tepat," kata Eko.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana menyatakan apresiasinya atas keberanian pemerintah. Langkah ini diyakini bisa menggertak kesombongan Benua Biru untuk memikirkan kembali larangan itu.

Danang menjelaskan, kebijakan pemerintah membalas produk minuman beralkohol dari Eropa disambut hangat. Karena larangan kelapa sawit cukup mengganggu.

"Itu adalah pengusaha yang bahagia dengan keputusan ini. Kami yakin itu akan baik untuk seluruh perekonomian Indonesia," kata Danang.

Danang menyarankan agar pemerintah lebih agresif membalas berbagai produk lain dari Eropa yang selama ini membanjiri Indonesia.

"Salah satunya adalah Indonesia, yang juga dapat retital produk transportasi berteknologi tinggi dari Uni Eropa," pungkas Danang.

Jangan Lupa Di Share Iyah... ^-^ ^.^ ^_^
Share:

Saturday 20 April 2019

Pembangunan Rel DDT Cikarang-Manggarai Untuk Saat Ini Sedang Terkendala Anggaran

Pembangunan Rel DDT Cikarang-Manggarai Untuk Saat Ini Sedang Terkendala Anggaran
Unit Kerja Kantor Teknik Perkeretaapian di Wilayah Jakarta dan Banten (BTPWJB) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengatakan bahwa pembangunan jalur ganda ganda (DDT) Manggarai-Cikarang terkendala oleh anggaran. Meski begitu, lambat laun program pembangunan akan terwujud.

"Program kami adalah menambah fasilitas kereta api antara Manggarai ke Cikarang," kata Unit Humas BTPWJB, Danu, Sabtu 20-04-2019.

Untuk alasan ini, Satker BTPWJB dimulai dengan pembangunan jalur rel ganda baru antara Stasiun Manggarai dan Stasiun Bekasi. "Pada tahap pertama, pembangunan jalur rel ganda baru antara Manggarai-Bekasi akan sepanjang 17 kilometer," kata Danu.

Pembangunan Rel DDT Cikarang-Manggarai Untuk Saat Ini Sedang Terkendala Anggaran


Selain itu, kata Danu, pihaknya telah merealisasikan modernisasi 12 stasiun antara Manggarai dan Cikarang. "Termasuk pembangunan stasiun pusat dan stasiun Matraman yang baru, pembangunan dipo Cipinang dan elektrifikasi (sistem kelistrikan) antara Stasiun Bekasi dan Stasiun Cikarang, sepanjang 16 km," tambah Danu.

Konstruksi telah dimulai sejak tahun 2005, dan operasi telah dilakukan secara bertahap termasuk elektrifikasi sepanjang jalur kereta api Bekasi ke Cikarang dan telah dioperasikan pada tahun 2017.

Modernisasi tiga stasiun, Stasiun Bekasi Timur, Stasiun Cibitung, dan Stasiun Cikarang tahap pertama juga dioperasikan pada tahun 2017.

Kemudian, memodernisasi lima stasiun, yaitu Stasiun Klender, Stasiun Buaran, Stasiun Klender Baru, Stasiun Cakung, dan Stasiun Kranji. "Lima stasiun modern telah beroperasi sejak 2018 dan yang terbaru, pengoperasian jalur kereta DDT antara Jatinegara-Cakung adalah 9,5 km sejak 12 April 2019," kata Danu.

Danu berharap semua program Satker BTPWJB dapat diselesaikan secara keseluruhan, termasuk rencana untuk membangun bi-double rail Manggarai ke Cikarang, sepanjang 35 km. "Ini akan dioperasikan akhir tahun 2021," pungkas Danu.

Silahkan Untuk Membaca Berita Lainnya : Boeing Merencanakan Pemotongan Jumlah Produksi Bulanan

Kepala Kantor Teknik Kereta Api di Jakarta dan Banten, Jumardi, mengatakan bahwa pembangunan jalur kereta api ganda ke Cikarang, Kabupaten Bekasi, masih terkendala oleh anggaran. Kementerian Perhubungan belum mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan. "Kami mengusulkan anggaran setiap tahun tetapi belum menjadi prioritas," kata Jumardi.

Menurutnya, saat ini lintasan DDT yang sudah beroperasi adalah perlintasan Jatinegara-Cakung dengan panjang 9,5 km. Sisanya masih dicari untuk pembebasan lahan secara bertahap. "Saat ini kami fokus pada pengaktifan kembali (membangun kembali jalur tidak aktif) dari jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan," kata Jumardi.

Jumardi melanjutkan, proyek pembangunan jalur kereta api ganda ini telah diluncurkan sejak tahun 2002. Awalnya proyek ini didanai oleh pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan syarat tanah itu 100 persen bebas. Namun di tengah perjalanan, pembebasan lahan menemui kendala sehingga Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) membiayai anggaran sejak 2015.

Jangan Lupa Di Share Iyah... ^-^ ^.^ ^_^
Share:

Saturday 6 April 2019

Boeing Merencanakan Pemotongan Jumlah Produksi Bulanan

CEO Boeing Co, Dennis Muilenburg
IndoBig.com - Perusahaan Boeing merencanakan akan memangkas jumlah produksi bulanan mereka ditengah kehilangan kepercayaan atas kecelakaan yang disebabkan oleh varian baru Boeing 737 MAX.

Penghentian pengiriman pesawat 737 Max ke berbagai maskapai yang dilarang untuk menggunakan Boeing jenis tersebut oleh puluhan negara. Reaksi ini merupakan atas terjadinya kasus terjatuhnya pesawat dari Lion Air Indonesia dan Ethiophian Airlines.

Boeing Merencanakan Pemotongan Jumlah Produksi Bulanan


Jumlah pemangkasan yang akan dilakukan oleh Boeing selama sebulan yang biasa mereka buat berkisar 52 buah sekarang hanya menjadi 42 buah. Pemangkasan sendiri akan dimulai pada pertengahan bulan April 2019.

Markas Boeing Co, Amerika Serikat
Boeng 737 MAX menurut Otoritas Amerika Serikat bisa dikandangkan setidaknya selama dua bulan atau lebih. Dua kecelakaan kemarin saja sudah 346 nyawa yang hilang.

Dennis Muilenburg (CEO Boeing) mengatakan jika dia sudah mengetahui penyebab dua kecelakaan tersebut. Terjadi karena kesalahan aktivasi pada perangkat lunak Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) atau sistem anti-stall.

Pihak Boeing pun mengatakan jika pihaknya akan terus memperbaharui dan mengembangkan perangkat lunak 737 MAX untuk mencegah kejadian serupa.
Share:

Thursday 4 April 2019

JICA Akan Melakukan Studi Kelayakan Dan Feasibility Study



IndoBig.com - Japan International Cooperation Agency (JICA) akan melakukan studi kelayakan dan feasibility study (FS). Dalam perjalanan panjang tentang proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang sebelumnya sudah melakukan tahap pra feasibility di tahun lalu.

Shinichi Yamanaka sebagai Chief Representative JICA Indonesia sudah merencanakan jika proses feasibility study akan diadakan pada bulan Juni. "Untuk proyek ini nanti akan dimulai secepatnya. Feasibility Study mulai Juni tahun ini." ujar Shinichi.

JICA Akan Melakukan Studi Kelayakan Dan Feasibility Study


Proses studi kelayakan sendiri akan berlangsung sekitar satu hingga satu tahun setengah yang selesai pada tahun 2020. "Kira-kira sampai satu setengah tahun," ujarnya.


Dikabarkan juga jika proyek pembangunan ini akan menghabiskan anggaran sekitar 60 triliun rupiah, harga ini sendiri belum pasti dan masih bisa berubah tergantung dari hasil kelayakan nanti.

Untuk keputusan JICA sendiri apakah ingin menjadi investor mayoritas atau tidak bergantung pada hasil nanti.

Pada proses akhir jika proses feasibility study selesai maka akan dilanjutkan dengan tender. Setelah itu akan ada pembuatan detail desain setelah itu tentang tender kontraktor dan konsultannya.
Share:

Wednesday 3 April 2019

Presiden Jokowi Mengharapkan Modernisasi Industri Pertanian Indonesia

Mesin Perontok Padi
IndoBig.com - Modernisasi Industri Pertanian Indonesia diharapkan bisa memenuhi kebutuhan nasional dan dapat bersaing secara Global dengan negara-negara lain, dalam hal ini juga Presiden Jokowi terus mendorong para petani untuk merubah sistem pertanian yang lama dengan yang baru.

"Zaman saya kecil didesa kalau sedang panen pasti harus di jereng (jemur) di pekarangan, ini yang mestinya kita ubah penggilingan seharusnya sudah memiliki dryer untuk pengering, Sekarang zaman sudah modern." ujar Jokowi.

Presiden Jokowi Mengharapkan Modernisasi Industri Pertanian Indonesia

Mesin Kemas Padi
"Inikan sudah berpuluh-puluh tahun kita sering menjemur padi di jalan, dipekarangan berpuluh-puluh tahun, masa kita mau gak berubah ?" lanjut Jokowi.

Dengan adanya modernisasi industri pertanian Indonesia, kita bisa menjaga kualitas produk hasil pertanian sendiri walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Jokowi pun berharap jika setiap petani juga memiliki mesin pengemas modern.

"Penggilingan padi sudah ada mesin kemasnya, itu sangat penting jadi petani tidak perlu bersusah payah lagi untuk mengemas hasil panennya, ketika keluar dari mesin sudah dalam bentuk kemasan," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, ke depan Indonesia menghadapi perubahan dunia, perubahan global, yang sangat cepat. "Kalau kita tidak mengikuti, mengubah diri dari yang pola-pola lama kita ke pola-pola baru kita akan ditinggal negara lain," kata Jokowi.
Share:

Tuesday 2 April 2019

Aturan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Masih Kurang Efektif

Tidak Ada Perubahan Yang Signifikan
IndoBig.com - Beberapa hari lalu Kementerian perhubungan mengeluarkan aturan terkait tarif tiket pesawat di seluruh Indonesia. Menurut Nailul Huda, walaupun sudah ada aturan kemenhub, namun tidak ada perbedaan yang terlihat dari perubahan harga tiket.

"Tidak ada bedanya dari beberapa waktu lalu sebelum kementerian mengeluarkan aturan terkait tiket, masih telalu mahal." kata Nailul.

Aturan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Masih Kurang Efektif 


Dia menjelaskan jika aturan yang dibuat oleh pemerintah kurang efektif dan harga batas bawah tarif bisa seenaknya dibuat oleh pihak maskapai yang terkait.

INDEF - Nailul Huda
Nailul menjelaskan mahalnya harga tiket pesawat ini memang menjadi penyumbang inflasi kategori angkutan udara. Hal ini mencerminkan jika tiket pesawat sudah menjadi konsumsi sekunder bahkan primer untuk masyarakat Indonesia dan sudah menjadi masalah orang banyak.

Pemerintah menuangkan aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 20 tahun 2019 dengan turunan Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 2019. Aturan ini menetapkan tata cara penghitungan tarif dan besar batasan tarif ada di Kepmen 72.
Share:

Blog Archive

Support